OCEHAN MAHASISWA

         Setiap negara-negara di dunia pasti memiliki landasan etika dalam berpolitik. Seperti Indonesia yang mengimplementasikan Pancasila yang tidak hanya sebagai landasan etika dalam berpolitik tetapi juga merupakan landasan dan ideologi Negara. Merupakan hal yang biasa ketika harapan tidak pernah selaras dengan kenyataan. Realita politik yang terjadi justru bertentangan dengan etika politik yang ada. Di Indonesia sendiri pengamalan atau praktek Pancasila dalam berbagai kehidupan dewasa ini memang sudah sangat sulit untuk ditemukan. Tidak hanya masyarakat biasa, anggota Dewan dikalangan pemerintahan-pun sering kecolongan tidak mematuhi / mempraktikan isi dari kandungan pancasila.

     Secara hukum Indonesia memang sudah merdeka, namun jika kita telaah secara individu (minoritas) hal itu belum terbukti. Masih banyak penyimpangan yang dilakukan para elit politik dalam berbagai pengambilan keputusan yang seharusnya mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan keadilan bersama. Sehingga cita-cita untuk mewujudkan rakyat yang adil dan makmur lenyap ditelan kepentingan politik pribadi. Dalam fakta sejarah tidak sedikit orang berpolitik dengan menghalalkan segala cara. Dunia politik penuh dengan intrik-intrik kotor guna memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Bertemunya berbagai kepentingan antar golongan, kelompok dan parpol dalam kalangan elit politik adalah sebuah keniscayaan akan terjadinya konflik bila tidak adanya kesepahaman bersama, dan tidak jarang berujung pada penyelesaian dengan jalan kekerasan. Rambu-rambu moral memang sering disebut-sebut sebagai acuan dalam berpolitik secara manusiawi dan beradab. Tetapi hal itu hanya menjadi bagian dari retorika politik.

        Jika psikologi dikaitkan dengan politik tentu akan memiliki hubungan yang cukup luas, terutama mengenai bagaimana pengamatan psikologi itu sendiri di kancah perpolitikan. Pengamatan tersebut bisa dilihat dari Sikap Toleransi, Fanatisme, Reaksi, Keputusan Hukum, dan Konflik Masyarakat. 

Sikap Toleransi ialah seseorang yang berada di lingkungan masyarakat tertentu mampu memahami perbedaan yang ada walaupun mungkin ada pandangan politik yang berbeda satu dengan lainnya. Sikap toleransi ini adalah penerapan psikologi sosial dalam hukum atau di bidang politik sehingga tidak memicu timbulnya perselisihan hanya karena masalah politik. 

Fanatisme, Ini juga merupakan bagian dari psikologi sosial yang bisa diamati. Pada saat seseorang fanatik terhadap suatu aliran politik tertentu, ia mungkin tidak akan menyukai aliran lainnya dan berusaha untuk mengunggulkan apa yang menjadi kepercayaannya. Bila ini sudah berlebihan, tentu saja kemungkinan merugikan orang lain ada. 

Reaksi, Ketika suatu kebijakan politik dibuat pasti akan menimbulkan reaksi. Entah itu reaksi positif atau negatif, keduanya masuk ke dalam psikologi sosial yang bisa diamati. Melalui fenomena ini, pembuat kebijakan bisa mengatur strategi kembali supaya jika suatu saat kebijakan tersebut akan mengalami perubahan, reaksi positif yang akan diterima oleh masyarakat.

Keputusan hukum dalam psikologi sosial dipandang sebagai sesuatu yang bisa memicu timbulnya perasaan-perasaan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Bila ada pihak yang merasa tidak adil terhadap keputusan tersebut, ia bisa saja menggugatnya.

Dan terakhir Psikologi sosial juga bisa diterapkan untuk mengkaji konflik masyarakat yang telah terjadi. Di sini ia berguna terutama mengkaitkan adakah kemungkinan faktor politik tertentu yang juga terlibat di dalam konflik masalah tersebut. Psikologi sosial bisa digunakan untuk menggali adakah kemungkinan untuk menyelesaikan konflik dan juga mencari akar permasalahan dari penyebab konflik tersebut.


_________________________________________
Referensi:

- https://dosenpsikologi.com/penerapan-psikologi-sosial-dalam-bidang-politik
- http://weloveblitar.blogspot.co.id/2013/03/pancasila-sebagai-sumber-etika-politik.html